apa itu penatausahaan. Pengaturan tanah ulayat telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. apa itu penatausahaan

go. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Penatausahaan danAkuntansi adalah akuntansi, perbankan adalah perbankan. Ada beberapa ciri Proseduri setiap dr diantaranya adalah : 1. penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Arsip dinamis ini digunakan secara langsung di dalam kegiatan suatu organisasi atau perkantoran sehari-hari. Apa itu penatausaha? penatausaha adalah kata yang memiliki arti menurut kamus atau subyek glosarium dan apa yang dimaksud kata penatausaha? Berikut ialah. Dalam mekanismenya, belanja langsung melibatkan beberapa pihak diantaranya adalah Pejabat Teknis, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Keuangan, dan Pimpinan BLUD. Jadi bagi kalian yang penasaran seperti apa dokumen SPJ itu silahkan simak dibawah ini. Apa itu Laporan Keuangan BUMDes?. SIPD antara Perencanaan dan Penatausahaan. Kesimpulan. Hits Bulan Ini. 1 Penatausahaan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan berlaku. Definisi Wirausaha dan Ciri-cirinya. Dari penjelasan-penjelasan di atas, sudah cukup terlihat perbedaan antara APBN dan APBD. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana pengelolaan barang milik negara itu meliputi : (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, (2). Penatausahaan hasil hutan pada hutan hak dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan hak dan bertujuan untuk melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 yakni adanya kelemahan pengendalian intern serta ketidakpatuhan dalam penatausahaan dan pencatatan pada. Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) merupakan SDM yang sangat wajib untuk memahami SAP berbasis akrual. 06/2016 yang mengatur mengenai BMN idle menegaskan bahwa secara prinsip Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN idle pada Kementerian/ Lembaga unit kerja. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah (BOS) di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional. Apa Itu Manajemen Persediaan? Manajemen persediaan (inventory management) adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan atas persediaan barang dalam suatu perusahaan. Istilah tersebut seakan telah mendarah daging dalam proses pembuatan APBDes dimasa lalu. Pengelolaan dana kapitasi meliputi kegiatan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Pertanggung Jawaban Barang Milik Daerah f. Karena aset memiliki nilai ekonomi, tentunya aset adalah bisa diperjualbelikan, dalam hal ini bisa ditukar dengan aset lainnya yang bernilai sama. Pengertian Manajemen Perusahaan. 20/4/PADG/2018) BI-SSSS merupakan sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara. Ketentuan Pokok. Bendahara Desa menerima uang dan. Hal ini perlu dilakukan supaya aset perusahaan tidak mudah hilang karena sudah tercatat dengan baik. Memperkenalkan istilah-istilah yang berkenaan dengan akuntansi aset tetap; 3. Dasar Hukumnya adalah : - Permendagri 13 tahun 2006 , Permendagri 59/2007, dan Permendagri 21/2011. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. (PADG NO. Seperti namanya, istilah administrasi kepegawaian merupakan gabungan dari dua kata, yaitu administrasi dan kepegawaian. Sama halnya seperti ketika kamu terjun ke bidang yang lain. SPJ adalah bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus. Belanja Desa – Pengertian, Ketentuan, dan Jenisnya. pengajuan SPP GU, selain dari dokumen SPP GU itu sendiri. Dari penjabaran di atas suatu BMN dapat dikatakan idle apabila BMN tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga. Selasa, 17 Februari 2009 pukul 09:11:54 | 73099 kali. Agar kita dapat lebih mendalami arti penjelasan serta arti dari acronym atau kata terkait lingkup “Hardware Terms” di atas, pastinya kita. Pasti anda masih ingat dengan istilah 30 dan 70. Penatausahaan Barang Persediaan 6) Mencetak Laporan Persediaan 7) Melakukan Pengiriman ke SIMAK BMN Satker 8) Mengirim dan/atau menerima kiriman ke/dari satker/Subsatker. Mengenal Apa itu Above the Line dan Below the Line Marketing. Rabu, 3 November 2021 · 22:15 WIB. Cara mengelola inventaris yang pertama yaitu dengan memilih tenaga kerja yang tepat untuk bertanggung jawab atas inventaris perusahaan dan bisa melakukan. Setiap wajib pajak akan mempunyai Nomor. BAB II OBJEK PENATAUSAHAAN Pasal 3 (1) Objek Penatausahaan BMN meliputi: a. Pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangTentang KBBI daring ini. Apakah pendiri bisnis UMKM juga dapat disebut sebagai entrepreneur? Nah, menurut The Balance Small Business , entrepreneur adalah seseorang yang. Ketika memutuskan apakah akan menyimpan informasi bisnis Anda secara lokal atau di cloud (atau melakukan migrasi dari satu penyimpanan ke penyimpanan lainnya), memikirkannya saja terasa merepotkan dan kompleks. 1. Sedangkan pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi. 224. N/a. Kegiatan Penatausahaan BMN meliputi: 1) Mencatat dan membukuan semua BMN yang telah ada ke dalam buku barang dan/atau KIB; 2) Membuat dan mencatat setiap mutasi BMN; 3) Membukukan dan mencatat hasil. Dapat disimpulkan bahwa Persediaan (Inventory), merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang. Dalam pengelolaan keuangan daerah kita sering menjumpai istilah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD). Peraturan : Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/14/PBI/2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015. Penatausahaan Barang Milik Negara, termasuk di dalamnya Konstruksi Dalam Pengerjaan, Barang Bersejarah, dan Barang Pihak Ketiga yang digunakan atau dikelola oleh instansi pemerintah. Menggunakan modal. 200,00 per bulannya. 2. ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) adalah sistem yang disediakan oleh Kemdikbudristek berbentuk aplikasi yang dapat diinstal di perangkat komputer milik satuan pendidikan. kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. 5 Selanjutnya Peraturan tersebut menyebutkan bahwa perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang. 8. Daerah dan melakukan penatausahaan yang diperlukan menurut peraturan perundang-undangan. Demi memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana, perusahaan memang seharusnya melakukan pengelolaan ( manajemen) yang efektif dan efisien. 3. Ketiga jenis itu, tentu berbeda ketentuan dalam proses penganggaran maupun penatausahaan. Masih menurut Agus Fatoni, SIPD bukan hanya menyangkut pengelolaan keuangan daerah saja. Pengertian Tata Usaha Serta Perannya. pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengaturan tanah ulayat telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam penatausahaan. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan barang milik daerah merupakan tugas utama dari pemerintah daerah. Tanggal Berlaku : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dicuplik dari laman bpkp. Dalam Pasal 72 disebutkan mengenai penatausahaan keuangan paling sedikit memuat: Pendapatan dan Belanja; Penerimaan dan Pengeluaran; Utang dan Piutang; Persediaan, Aset Tetap dan Investasi; dan. 9) Pengamanan data aplikasi persediaan. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data. 25 Juli, 2021Berikut definisi wirausaha menurut para ahli. Selain itu juga melakukan penatausahaan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan BMD yang melaksanakan kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan. Transaksi Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanjajbeban, dan pembiayaan pemerintah. 3. Hukum Positif Indonesia-. 05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER. id, DJPB atau biasa disebut juga dengan nama Ditjen Perbendaharaan memiliki tugas untuk menyelengarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan. SPP-UP diajukan setiap awal tahun anggaran dan hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada. Lihat arti dan definisi di jagokata. Schmidgall-Tellings. Adapun prinsip perubahan menjadi SIPUHH online ini yang menjadi paradigma dari penatausahaan hasil hutan itu sendiri. Audit Universe adalah sekumpulan. Dalam pengelolaan keuangan daerah kita sering menjumpai istilah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD). Berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran menggantikan peraturan. Seperti namanya, istilah administrasi kepegawaian merupakan gabungan dari dua kata, yaitu administrasi dan kepegawaian. Dalam melalukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 6) Informasi Keuangan Daerah lainnya. Dalam melalukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas. [email protected] Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi. Selain itu, kegiatan koordinasi ini diharapkan dapat menjadi sarana membangun strategi agar sistem Aplikasi RKAS dapat berjalan dengan baik dan lancar. 7 Siklus pengelolaan keuangan daerah dapat digambarkan dalam bagan alir berikut ini. Selain itu, dicatat pula perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dibuat berdasarkan Klasifikasi Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), yang memiliki tugas sebagai berikut: a. Pasal 474 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016APA ITU SPP? Berdasarkan Surat Penyediaan Dana, yang dibuat oleh Bendahara Umum Daerah yang kemudian Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP atau Surat Perintah Pembayaran kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak. Istilah tersebut seakan telah mendarah daging dalam proses pembuatan APBDes dimasa lalu. Yang dimaksud dengan penatausaan dalam Permendagri no. Konsepsi yang seringkali masih keliru adalah menginput informasi terkait standar harga yang masih menyebutkan merek, walaupun dalam. June 17, 2021. 1 ANALISIS PENATAUSAHAAN ASET TETAP (Studi pada Pemerintah Kabupaten Batang) Raden Ajeng Ratna Puspitaningtyas Abstrak Dalam rangka peningkatan good governance, peraturan perundangan mewajibkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,Definisi/arti kata 'penanganan' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah n 1 anggota badan dari siku sampai ke ujung jari atau dari pergelangan sampai ujunBADUNG, DDTCNews – Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Badung, Bali untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Administrasi ketatausahaan di suatu lembaga pendidikan berfungsi untuk mengatur dokumen persuratan, formulir, kearsipan, dan lain sebagainya serta untuk menginventarisasi semua yang ada di sekolah tersebut. Pengesahan yang dibuat merupakan pengesahan. Dengan adanya administrasi ketatausahaan dalam setiap sekolah,. 1. Adapun objek dari penatausahaan BMN, yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan semua barang yg berasal dari perolehan lainnya yg sah,. Oleh karena itu dipandang perlu pembenahan dari kualitas SDM. Bab ini juga memberikan perspektif. Dalam rangka mencapai pengelolaan anggaran Dana BOS satuan pendidikan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan terpadu. Untuk mengetahui asset daerah atau barang milik daerah 4. 63/Menhut-II/2006. 25. Pasal 92 (1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU. Dec. Modul Mengelola Keuangan BLUD ini berisi sepuluh bab. Pengertian TDP atau Tanda Daftar Perusahaan merupakandaftar pencatatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau peraturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaannya, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 yang membahas tentang Wajib Daftar perusahaan. Pada kesempatan kali in, admin akan menjelaskan bagaimana cara penatausahaan SPP Definitf sesuai aplikasi siskeudes 2019. Apa itu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal dengan SIPD? Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pengaturan tanah ulayat telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Nomenklatur Seksi Bank mulai terdapat pada organisasi KPPN sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK. 0. Apa itu Supremasi Hukum? Skola. 20 18 Pasal 21 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 19 Pasal 22 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 20 Pasal 23 Permendagri. Rekening. Penatausahaan Keuangan Daerah. maka gambar nampak seperti diatas. Aset pastinya adalah sebuah sumber daya yang dapat dimanfaatkan di masa mendatang. Hambatan dalam penatausahaan barang milik daerah yaitu data barang tidak lengkap, kurangnya sumber daya manusia dan finansial, belum adanya SOP, Pejabat Pengelola Barang belum menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan baik. Sementara itu, Sekretaris Desa memperoleh gaji Rp 2. Hasil Identifikasi Pemerintah atas Akun-Akun terkait Transaksi. Penatausahaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah mencakup kegiatan a. Apa itu Penatausahaan BMN? Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. 06/2016, kriteria BMN dikatakan idle yaitu apabila BMN dalam penguasaan Pengguna Barang tersebut tidak digunakan atau digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Definisi pasar di sini dapat menelan biaya dan dapat menggantikan apa yang lebih rendah, sementara sesuai dengan buletin AICPA no. 2. Penatausahaan merupakan salah satu rangkaian Pengelolaan BMN yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 0. BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan surat berharga yang dilakukan secara elektronik. Sebagai dasar penyusunan. Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang (Jafung PLB) berpedoman pada UU No. Pembukuan keuangan suatu usaha bergantung pada piutang usaha karena menjadi komponen. Aset bisa diperjualbelikan. Pejabat Penatausahaan Pengguna Pejabat PenatausahaanPengguna Barang Barang Pengurus Barang Pengguna Pengurus Barang Pengguna Pengurus Barang Pengguna Pengurus BarangPengurus Barang Pengguna Pengelola Pengurus Barang Pengurus Barang Ket : Dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban. Berdasarkan PP No. Arsip Dinamis. Sumber ilustrasi: PEXELS. Penatausahaan pengeluaran merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor. 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuaan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Di samping itu, sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki oleh daerah akan menentukan tingkat kemampuan keuangannya. 31 Juli, 2021. 426. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Modul Aset Tetap. Namun, sistem itu juga berperan dalam proses integrasi e-Database, e-Planning, e-Monev, dan e-Reporting. Informasi Kontak Dispermadesdukcapil Prov. bahwa dalam rangka keseragaman penatausahaan persediaan di lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dipandang perlu mengatur pedoman penatausahaan persediaan; d. Pengertian Reduksi Data: Tujuan, Langkah-langkah, dan Contohnya. 4 Rilis » Dirilis tanggal 31 Agustus 2016 » Tambahan fitur laporan kompilasi APBDes menurut bidang » Tambahan fitur laporan kompilasi DD menurut bidangApa itu Pengelolaan Keuangan Desa? Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. penyelesaian perbedaan luasan, nilai, dan bidang (line item) BMN yang berasal dari KKKS serta memperbaiki penyajian pada Laporan Keuangan Tahun 2020; BPK Ringkasan. BAB II TUJUAN Pasal 2 Penatausahaan BMN bertujuan untuk rnewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. “Penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin sebelumnya, dikonversi menjadi izin PJP berdasarkan asesmen yang dilakukan Bank Indonesia”. Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan pengecekan fisik barang; 15)melakukan stock opname barang persediaan; 16)menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan BMD dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan; 17)melakukan rekonsiliasi dalam rangka. 05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat BAB XV Kebijakan Akuntansi Transitoris A. terdapat pengurutan langkah yang detail atau step by. 2) The fixed. Daftar Isi. karena itu anggaran daerah hares bersifat komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistik dalam mendiagnosa masalah yang dihadapi,. 1. rebahan tempek gagasan kontol kentungan lengkap menggiling penyampaian bersahaja kajian pengemasan menganalisis merajuk kelestarian pujaan berkesinambungan. 5) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya. Aset ini memiliki posisi penting, selain digunakan sebagai sarana investasi, aset ini juga menjadi kekayaan yang dimiliki perusahaan. Tugas dan Fungsi DJPB. pencatatan atas transaksi. Secara lebih rinci, modul ini akan membahas berikut ini. merupakan kegiatan dari Penatausahaan. Sesuai judul “Barang Milik Negara”, kepemilikan BMN merupakan fokus PP tersebut. a. Hal ini membuat kamu tidak perlu lagi untuk melakukan perhitungan ulang pada barang yang menyita banyak waktu. Rights Issue merupakan corporate action yang dilakukan perusahaan publik pada saat mereka membutuhkan modal dari masyarakat atau investor. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan, sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. Padahal sesuai dengan pasal 11 ayat 3 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. 20/4/PADG/2018) BI-SSSS merupakan sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan. Pengelolaan BMD meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,. Ketekunan dan ketelitian menjadi syarat dalam melaksanakan kegiatan ini.